Hingga saat ini ada 500 bencana alam yang mempengaruhi kehidupan ribuan orang Indonesia setiap tahun. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir dan khususnya tanah longsor di daerah padat penduduk dan perkotaan merupakan ancaman yang cukup besar bagi penduduk. Dalam rentang waktu 2003 hingga 2019 sekitar 200.000 orang menjadi korban bencana alam dan 1,4 juta warga Indonesia lainnya harus direlokasi. Biaya rekonstruksi akibat rusaknya infrastruktur menimbulkan kerugian langsung bagi perekonomian nasional Indonesia lebih dari 16 miliar US$.
Menanggapi fakta tersebut, sebuah proyek “Mitigasi Georisiko (Georisk Mitigation)” dimulai pada tahun 2013 dengan Badan Geologi Indonesia dan Dataquest Leverage Indonesia sebagai mitra IT. Proyek ini merupakan bagian dari kerjasama teknis Jerman di bawah naungan Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) di sektor tata pemerintahan/desentralisasi yang baik.
Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Ego Syahrial berikan sambutan pembukaan dan menyampaikan paparan teknis dengan judul, “Assessment of Geological Hazards in Indonesia – A Decade of Development”.Project “Mitigation of Georisk” merupakan proyek kerjasama Jerman dengan Indonesia dalam bidang mitigasi bencana geologi diimplementasikan oleh FDR Jerman sejak 2002 bekerjasama dengan Badan Geologi serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KESDM.
Tujuan acara ini adalah untuk penutupan projek kerjasama dan penyampaian hasil kegiatan. Selain itu kegiatan ini untuk peningkatan kapasitas (capacity building). Tema workshop ini adalah Mitigasi Bahaya Geologi dari Persepektif Ilmu Pengetahuan ke Praktik yg berlangsung selama 2 hari sesi teknis yang dimulai hingga tanggal 23 Maret 2017. Acara dihadiri lebih dari 100 orang tamu undangan dari berbagai pihak terkait antara lain, the German Federal Institute for Geoscience and Natural Resources (BGR), Perwakilan Kedutaan Besar Jerman, GIZ, UNOCHA, Kementerian PPN/Bapenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Geologi, BPSDM,PPSDM Geominerba, PPSDM Aparatur, dan STEM Akamigas), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Perguruan Tinggi (UNPAD, ITB, UN SYIAH KUALA), serta dari Pemerintah Daerah dan SKPD terkait (Dinas ESDM Aceh, Jawa tengah, NTB, NTT, Jawa barat; BPBD DKI Jakarta, NTB dan Kabupaten Ende).